Just another WordPress.com site

Wellcome

You See My Work

Latest

Artikel Anti Korupsi

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
Saat ini, korupsi telah mewabah hampir pada seluruh sendi kehidupan bangsa Indonesia. Kejahatan luar biasa ini memerlukan upaya yang luar biasa untuk memberantasnya. Salah satu upaya untuk memberantasnya adalah memberikan pembekalan kepada mahasiswa sebagai pewaris masa depan. Inilah mengapa Ditjen Dikti dan KPK membentuk tim penyusun dari perwakilan perguruan tinggi negeri maupun swasta untuk membuat buku ajar yang berisi materi dasar mata kuliah Pendidikan Anti-Korupsi bagi mahasiswa. Setelah buku ini rampung, diselenggarakanlah pelatihan bagi para dosen (ToT) yang akan mengampu mata kuliah PAK.
Dirjen Dikti Djoko Santoso memberikan wewenang bagi pengelola perguruan tinggi untuk menjadikan PAK sebagai pelajaran sisipan, mata kuliah pilihan ataupun wajib. Menurut Djoko, citra buruk bangsa Indonesia sebagai koruptor akan menimbulkan banyak kerugian. Ia berharap pembekalan ini mampu memberikan persepsi yang sama mengenai pengertian, penanganan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Direktur Pendidikan Anti-Korupsi KPK Dedi Arrahim menyambut baik ToT ini. PAK menjadi elemen pendukung dalam penanaman nilai-nilai integrasi generasi muda. Dedi yakin PAK dapat menjadi salah satu upaya pencegahan tidak pidana korupsi di masa depan. “PAK dimulai dari usia dini hingga perguruan tinggi,” ujar Dedi. Kerja sama antara Kemdikbud dan KPK Sebelumnya, Kemendikbud dan KPK menandatangani nota sepahaman (MoU) untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara lebih efektif sesuai wewenang masing-masing.
Penandatanganan dilakukan oleh ketua KPK Abraham Samad dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh di Jakarta, 9 Maret 2012 lalu. Ruang lingkup kerja sama ini meliputi PAK, penelitian dan pengembangan, pertukaran data dan informasi, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Program Pengendalian Gratifikasi (PPG), pengaduan masyarakat dan pengawasan serta penertiban barang milik negara. Selain itu di hari yang sama, Nuh juga melantik Inspektur Jenderal Kemdikbud Haryono Umar. Ia berharap mantan pimpinan KPK ini mampu menciptakan iklim Anti-Korupsi di Kemdikbud. Bagi Haryono, tugas ini adalah tantangan dalam mengembalikan kepercayaan publik kepada pemerintah. “Anti-Korupsi harus dimulai dari setiap lini, termasuk dari dalam kementerian,” ucap Haryono.

Sumber: akuntansi.feb.unair.ac.id/77-semua…site…/70-pendidikan-antikorupsi 

Jurnal Etika Profesi Akuntansi Terhadap Kemajuan Perusahaan

Pengaruh Profesionalisme, Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan, dan Etika Profesi Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Akuntan Publik

ABSTRAK

Untuk mempertahankan kepercayaan dari klien dan para pemakai laporan keuangan, akuntan publik dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai. Adapun kompetensi tersebut adalah profesionalisme, pengetahuan dalam mendeteksi kekeliruan dan pertimbangan tingkat materialitas akuntan publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh profesionalisme, pengetahuan akuntan publik dalam mendeteksi kekeliruan dan etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas akuntan publik dalam proses pemeriksaan laporan keuangan. Data diperoleh melalui kuisioner survei yang diisi oleh akuntan senior sampai partner yang bekerja di Kantor Akuntan Publik. Data dianalisis menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa profesionalisme, pengetahuan dalam mendeteksi kekeliruan dan etika profesi berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas akuntan publik dalam proses  memeriksaan laporan keuangan.

Kata kunci: Profesionalisme, pengetahuan akuntan publik dalam mendeteksi kekeliruan,etika profesi dan pertimbangan tingkat materialitas akuntan publik.

PENDAHULUAN

Semakin meluasnya kebutuhan jasa profesional akuntan publik sebagai pihak yang dianggap independen, menuntut profesi akuntan publik untuk meningkatkan kinerjanya agar dapat menghasilkan produk audit yang dapat diandalkan bagi pihak yang membutuhkan. Untuk dapat meningkatkan sikap profesionalisme dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan, hendaknya para akuntan publik memiliki pengetahuan audit yang memadai serta dilengkapi dengan pemahaman mengenai kode etik profesi.

Seorang akuntan publik dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan tidak semata–mata bekerja untuk kepentingan kliennya, melainkan juga untuk pihak lain yang berkepentingan terhadap laporan keuangan auditan. Untuk dapat mempertahankan kepercayaan dari klien dan dari para pemakai laporan keuangan lainnya, akuntan publik dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai.

FASB dalam Statement of Financial Accounting Concept No.2, menyatakan bahwa relevansi dan reliabilitas adalah dua kualitas utama yang membuat informasi akuntansi berguna untuk pembuatan keputusan. Untuk dapat mencapai kualitas relevan dan reliabel maka laporan keuangan perlu diaudit oleh akuntan publik untuk memberikan jaminan kepada pemakai bahwa laporan keuangan tersebut telah disusun sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia.

Profesionalisme telah menjadi isu yang kritis untuk profesi akuntan karena dapat menggambarkan kinerja akuntan tersebut. Gambaran terhadap profesionalisme dalam profesi akuntan publik seperti yang dikemukakan oleh Hastuti dkk. (2003) dicerminkan melalui lima dimensi, yaitu pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap profesi dan hubungan dengan rekan seprofesi.

Selain menjadi seorang profesional yang memiliki sikap profesionalisme, akuntan publik juga harus memiliki pengetahuan yang memadai dalam profesinya untuk mendukung pekerjaannya dalam melakukan setiap pemeriksaan. Setiap akuntan publik juga diharapkan memegang teguh etika profesi yang sudah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), agar situasi penuh persaingan tidak sehat dapat dihindarkan. Selain itu, dalam perencanaan audit, akuntan publik harus mempertimbangkan masalah penetapan tingkat risiko pengendalian yang direncanakan dan pertimbangan awal tingkat materialitas untuk pencapaian tujuan audit.

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian yang dilakukan oleh Hastuti dkk. (2003). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada (1) obyek penelitian, yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ada di Jakarta. Dengan mengambil KAP di Jakarta sebagai obyek penelitian diharapkan dapat merepresentasikan KAP di Indonesia karena sebagian besar KAP big 4 dan KAP non big 4 berada di Jakarta; (2) penambahan variabel independen, yaitu pengetahuan akuntan publik dalam mendeteksi kekeliruan yang diambil dari penelitian Sularso dan Na’im (1999), dan etika profesi yang diambil dari penelitian Murtanto dan Marini (1999). Akuntan yang lebih berpengalaman akan bertambah pengetahuannya dalam melakukan proses audit khususnya dalam memberikan pertimbangan tingkat materialitas dalam proses audit laporan keuangan. Selain pengetahuan, akuntan juga dituntut etika dalam profesinya sehingga pertimbangan tingkat materialitas dalam proses audit laporan keuangan diberikan. Sewajarnya sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin membuktikan secara empiris pengaruh profesionalisme, pengetahuan akuntan publik dalam mendeteksi kekeliruan dan etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses audit laporan keuangan.

RUMUSAN MASALAH

            Bagaimana pengaruh profesionalisme, pengetahuan akuntan publik dalam mendeteksi kekeliruan dan etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses audit laporan keuangan secara empiris?

HIPOTESIS

H1: Profesionalisme berpengaruh secara positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses audit laporan keuangan.

H2: Pengetahuan akuntan publik dalam mendeteksi kekeliruan berpengaruh secara positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses audit laporan keuangan.

H3: Etika profesi berpengaruh secara positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses audit laporan keuangan.

METODE PENELITIAN

Obyek penelitian yang diambil adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar pada Direktori Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) 2008 di wilayah Jakarta dengan akuntan publik yang bekerja di KAP dijadikan sebagai responden. Para akuntan publik tersebut harus memiliki pengalaman bekerja minimal dua tahun, memiliki jenjang pendidikan minimal S1 dan posisi minimal sebagai akuntan publik senior, untuk tujuan memperoleh responden yang memiliki pengalaman dalam menentukan tingkat materialitas.

Metoda sampling yang digunakan adalah convenience sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kemudahan, sehingga penulis mempunyai kebebasan untuk memilih sampel yang paling cepat dan mudah. Data dikumpulkan melalui survai kuisioner yang dikirmkan kepada responden baik secara langsung atau melalui contact person. Jumlah kuisioner yang dikirimkan kepada responden sebanyak dua ratus, kuisioner yang direspon sebanyak seratus lima puluh.

Profesionalisme

Profesionalisme merupakan sikap seseorang profesionalisme terdiri dari dua puluh empat item instrument, seperti yang pernah digunakan oleh Hastuti dkk. (2003), yang diukur dengan menggunakan tujuh poin skala likert untuk mengukur tingkat profesionalisme akuntan publik.

Pengetahuan akuntan publik dalam mendeteksi kekeliruan

Sularso dan Na’im (1999) menyatakan akuntan yang memiliki pengetahuan dan keahlian secara profesional dapat meningkatkan pengetahuan tentang sebab dan konsekuensi kekeliruan dalam suatu siklus akuntansi. Variabel pengetahuan akuntan publik ini diukur dengan menggunakan sembilan belas item instrumen untuk mendeteksi macam–macam kekeliruan yang terjadi dalam siklus penjualan, piutang dan penerimaan kas. Pengukuran variabel ini dilakukan dengan angka 1 dan 0, poin 1 diberikan jika jawaban responden sesuai dengan harapan penulis dan poin 0 diberikan jika jawaban responden tidak sesuai dengan harapan penulis.

Instrumen untuk mengukur variabel ini pernah digunakan oleh Sularso dan Na’im (1999) dan Fahmi (2002).

Etika Profesi

Etika profesi yang dimaksud pada penelitian ini adalah Kode Etik Akuntan Indonesia, yaitu norma perilaku yang mengatur hubungan antara akuntan publik dengan kliennya, antara akuntan publik dengan rekan sejawatnya dan antara profesi dengan masyarakat. Etika profesi terdiri dari lima dimensi yaitu kepribadian, kecakapan profesional, tangung jawab, pelaksanaan kode etik, penafsiran dan penyempurnaan kode etik.

Terdapat delapan belas item instrumen yang digunakan untuk mengukur etika profesi dengan tujuh poin skala likert, seperti yang pernah digunakan oleh Murtanto dan Marini (2003).

Materialitas

Materialitas adalah besarnya penghilangan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, yang dapat mempengaruhi pertimbangan pihak yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut (Mulyadi 2002:158). Item instrumen yang digunakan sebanyak delapan belas pernyataan dengan tujuh poin skala likert, seperti yang pernah digunakan oleh Hastuti dkk. (2003).

Alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah multiple regression analysis dengan model persamaan sebagai berikut:

Mat= β0+β1Prof+β2PAK+β3EP+β4LM+ β5Po+β6Pd+ β7G+ β8Um+ε (1)

Keterangan:

1) Mat: Materialitas; 2) Prof: Profesionalisme; 3) PAK: Pengetahuan akuntan publik

dalam mendeteksi kekeliruan; 4) EP: Etika profesi; LM: 5) Lama Kerja; 6) Po: Posisi; 7) Pd:

Pendidikan; 8) G: Gender; Um: Umur; ε= error term.

PEMBAHASAN

Dalam pengujian hipotesis, penelitian memasukan variabel karakteristik responden seperti lama bekerja di KAP, jabatan pekerjaan,tingkat pendidikan, gender dan umur yang merupakan variabel kontrol. Tujuan memasukan variabel kontrol adalah mengendalikan hasil penelitian agar tidak dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik responden.

Statistik deskriptif dapat dilihat dalam Tabel 2 dan hasil pengujian hipotesis dapat dilihat dalam Tabel 3.

Tabel 3. Profesionalisme, pengetahuan akuntan publik dalam mendeteksi kekeliruan dan etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas

Hasil statistik deskriptif menunjukan bahwa rata-rata responden memberikan nilai pada variabel profesionalisme sebesar 5,420, pengetahuan akuntan publik sebesar 0,865, etika profesi sebesar 6,004, pertimbangan tingkat materialitas sebesar 5,327. Sedangkan untuk deviasi standar profesionalisme sebesar 0,755, pengetahuan akuntan publik sebesar 0,179, etika profesi sebesar 0,767, pertimbangan tingkat materialitas sebesar 0,569. Nilai minimum dan nilai maksimum yang diberikan responden untuk variabel profesionalisme sebesar 3,05 sampai dengan 7, pengetahuan akuntan publik sebesar 0,24 sampai dengan 1, etika profesi sebesar 3,29 sampai dengan 7, pertimbangan tingkat materialitas sebesar 3,44 sampai dengan 6,81.

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik untuk menguji pemenuhan syarat regresi. Hasil uji asumsi klasik menunjukan bahwa semua asumsi terpenuhi yang dapat dilihat pada Tabel 3. Selain uji asumsi klasik, model regresi yang diajukan memenuhi kelayakan model terlihat dari nilai F8,136 sebesar 7,647 denganp-value 0,000, artinya model regresi merupakan model yang baik guna dipakai dalam enyederhanaan dunia nyata.

Hasil pengujian hipotesis satu terlihat pada koefisien profesionalisme yang bernilai positif (0,231) dan signifikan pada p-value di bawah 0,05 (p=0,004) yang terlihat pada Tabel 3 sehingga hipotesis satu terbukti. Hasil pengujian hipotesis satu menunjukkan bahwa tingkat profesionalisme berpengaruh secara positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Terbuktinya hipotesis satu konsisten dengan hasil penelitian Hastuti dkk. (2003) yang memberikan bukti empiris bahwa semakin tinggi profesionalisme akuntan publik semakin baik pula pertimbangan tingkat materialitasnya.

Hasil pengujian hipotesis dua terlihat pada koefisien pengetahuan akuntan publik dalam mendeteksi kekeliruan yang bernilai positif (0,613) dan signifikan pada p-value di bawah 0,05 (p=0,01) yang terlihat pada Tabel 3 sehingga hipotesis dua terbukti. Hasil pengujian hipotesis dua menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan akuntan publik dalam mendeteksi kekeliruan berpengaruh secara positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Terbuktinya hipotesis dua konsisten dengan hasil penelitian Noviyani dan Bandi (2002) yang memberikan bukti empiris bahwa semakin tinggi pengetahuan akuntan publik dalam mendeteksi kekeliruan semakin baik pula pertimbangan tingkat materialitasnya.

Hasil pengujian hipotesis tiga terlihat pada koefisien etika profesi yang bernilai positif (0,233) dan signifikan pada p-value di bawah 0,05 (p=0,002) yang terlihat pada Tabel 3 sehingga hipotesis tiga terbukti. Hasil pengujian hipotesis tiga menunjukkan bahwa etika profesi berpengaruh secara positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Terbuktinya hipotesis tiga konsisten dengan hasil penelitian Agoes (2004) yang memberikan bukti empiris bahwa semakin tinggi akuntan publik metaati kode etik semakin baik pula pertimbangan tingkat materialitasnya.

Berdasarkan Tabel 3, hasil penelitian ini tidak terpengaruh oleh karakteristik dari responden, yaitu lama kerja dan posisi dalam Kantor Akuntan Publik, tingkat pendidikan,gender dan umur. Terbuktinya hipotesis satu, dua dan tiga tidak terpengaruh oleh karakterisitik-karakteristik tersebut.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini mendukung semua hipotesis dan konsisten dengan penelitian Hastuti dkk. (2003). Hasil temuan ini mengindikasikan bahwa profesionalisme, pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan dan etika profesi berpengaruh secara positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses audit laporan keuangan. Semakin tinggi tingkat profesionalisme akuntan publik, pengetahuannya dalam mendeteksi kekeliruan dan ketaatannya akan kode etik semakin baik pula pertimbangan tingkat materialitasnya dalam melaksanakan audit laporan keuangan.

Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi bagi Kantor Akuntan Publik dalam meningkatkan kinerja KAP secara keseluruhan dengan meningkatkan profesionalisme akuntan publik, memberikan pengetahuan yang memadai bagi akuntan publik dalam mendeteksi kekeliruan dan meningkatkan rasa kepatuhan terhadap etika profesi dalam setiap pelaksanaan proses audit atas laporan keuangan sehingga dapat dihasilkan laporan keuangan auditan yang berkualitas. Bagi akuntan publik, menjadi sumber tambahan informasi bagi pertimbangan tingkat materialitas dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan klien, sehingga dapat meningkatkan prestasi dan kualitas audit serta dapat menambah pengetahuan serta pengalaman akuntan publik tersebut dan meningkatkan rasa kepatuhan terhadap etika profesi sebagai seorang akuntan publik.

KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan untuk penelitian berikutnya, yaitu penggunaan kuisioner dalam pengumpulan data mengenai pengaruh profesionalisme, pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan dan etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses audit laporan keuangan mungkin akan berbeda apabila data diperoleh melalui penyampaian tatap muka langsung terhadap responden.

Kedua, penelitian ini hanya menguji pengaruh profesionalisme, pengetahuan akuntan publik dalam mendeteksi kekeliruan dan etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses audit laporan keuangan. Terakhir, pemilihan sampel dengan menggunakan teknik convinience sampling karena kemudahan dalam mendapatkan sampel sehingga kurang merepresentasikan populasi. Selain itu, pemilihan sampel yang hanya berlokasi di Jakarta mudah dijangkau kemungkinan akan memberikan kesimpulan yang tidak dapat  digeneralisasi untuk lokasi lainnya. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah (1) menyebarkan kuisioner dengan metoda wawancara atau terlibat tatap muka langsung dengan responden; (2) variabel penelitian dapat dikembangkan dengan menambah variabel lain mengenai kualitas audit, pengalaman akuntan publik dalam mendeteksi kekeliruan untuk menunjukkan apakah terdapat pengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dan risiko audit atau bisa melakukan uji beda dengan menggunakan sampel KAP Big Four dan Non Big Four; dan (3) menambah jumlah sampel dan memperluas lokasi pengambilan sampel tidak hanya di Jakarta saja.

DAFTAR PUSTAKA

Agoes, S. (2004). Auditing, Pemeriksaan Akuntan oleh Kantor Akuntan Publik. Jakarta: LPFE-UI.

Arens, A.A., RJ. Elder, M.S. Beasley. (2005). Auditing and Assurance Services, an Intergrated Approach, Prentice Hall, Pearson.

Fahmi, M. (2000). Analisis Pengaruh Pengalaman Akuntan pada Pengetahuan dalam Mendeteksi Kekeliruan. Skripsi. Jakarta: Trisakti School of Management.

Hastuti, T.D., S.L. Indriarto dan C. Susilawati. (2003). Hubungan antara Profesionalisme dengan Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam Proses Pengauditan Laporan Keuangan. Prosiding Simposium Nasional Akuntansi VI, Oktober, hlm.1206–1220.

Institut Akuntan Publik Indonesia. (2008). Directory 2008 Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik. Jakarta.

Lekatompessy, J.E. (2003). Hubungan Profesionalisme dengan konsekuensinya: Komitmen Organisasional, Kepuasan Kerja, Prestasi Kerja dan Keinginan Berpindah (StudiJurnal Bisnis dan Akuntansi, Vol.5, No.1,April, hlm.69–84.

Mulyadi. (2002). Auditing. Jakarta: Salemba Empat.

Murtanto dan Marini. (2003). Persepsi Akuntan Pria dan Akuntan Wanita serta Mahasiswa dan Mahasiswi Akuntansi terhadap Etika Bisnis dan Etika Profesi Akuntan,Prosiding Simposium Nasional Akuntansi VI, Oktober, hlm.790–805.

Noviyani, P. dan Bandi. (2002). Pengaruh Pengalaman dan Penelitian terhadap Struktur Pengetahuan Auditor tentang Kekeliruan. Prosiding Simposium Nasional Akuntansi V, September, hlm.481–488.

Sularso, S., dan Ainun N. (1999). Analisis Pengaruh Pengalaman Akuntan pada Pengetahuan dan Penggunaan Intuisi dalam Mendeteksi Kekeliruan. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia Vol.2, No.2, Juli, hlm.154–172.

source http://kristigayatri.blogspot.com

Softskill Tugas 1

KELOMPOK        : Ardrian Bernandus Panjaitan
                              Catur Danang Yuliantoro ( Ervan Fans Club )
JUDUL BUKU     : Etika Bisnis dan Profesi
PENULIS            : Prof.Dr.Sukrisno Agoes
                            : Drs.I Cenik Ardana
PENERBIT          : SALEMBA EMPAT
TAHUN TERBIT : 2009
HALAMAN          : 344

SINOPSIS :

Kapitalisme yang diakui oleh sebagian kalangan sebagai sistem ekonomi yang terbaik yang ada saat ini, mendorong proses globalisasi ekonomi. Dengan dukungan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi globalisasi yang mestinya mampu membawa kesejahteraan bagi umat manusia, malah menimbulkan krisis global yang berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan,seperti ancaman nuklir, kerusakan lingkungan, kesenjangan tingkat antar negara, serta berbagai skandal bisnis dan keuangan yang menimpa berbagai perusahaan besar.
Bila dirunut, akar permasalahannya bukan ada pada sistem kapitalisasi atau proses globalisasi, melainkan pola hidup dan perilaku umat manusia pada era modern tidak sutuhnya memahami kodrat atau hakekat diri sebagai umat manusia. Akibatnya, nilai, norma, dan etika menjadi terabaikan, termasuk dalam dunia bisnis dan pengelolaan organisasi
Buku ini berusaha menjawab tantangan dan permasalahan secara sistematis membahas mengenai hakekat keberadaan (eksistensi) manusia dan alam semesta, pembahasan mengenai teori-teori etika yang berkembang, serta kaitannya dengan praktik pengolaan bisnis yang baik (good coporate governance). Dengan contoh-contoh yang dipaparkan pada akhir tiap babnya dan pembahasan conoh kode etik untuk beberapa profesi, antara lain akuntan, psikolog, advokat, dan instansi BPK-RI, Pembaca akan mudah memperoleh pemahaman seutuhnya mengenai teori dan penerapan konsep yang ada.

Why Inflation Is Eroding Your Savings

Why Inflation Is Eroding Your Savings

The basic principle behind inflation is that as the money supply increases, so too does the relative price of goods and services. The example of wage parity shares a common connection with how savings are affected by changes in inflation. Your savings must also increase at the same rate of inflation each year in order hold their real worth. If prices are rising annually but your savings remain unchanged, you are able to purchase less with the same amount as you were the previous year. This is why keeping your savings hidden under a mattress is not the smartest investment strategy, even if you ignore the security issues. What the vast majority of us do instead is deposit our savings into the bank.

 

Banks have made for sound investments, seeing as the deposit rate has traditionally been above the inflation rate, at least in New Zealand. This means that your savings are growing faster than inflation, effectively increasing the value of your deposit within the marketplace. The problem is, following an increase in GST, inflation has risen above the interest rates offered by banks. It is still a far safer investment than storing cash under your mattress, but not as secure as it once was. Modern investors need to more carefully consider their options when structuring a portfolio. Of course the key advantage of a bank is that you don’t risk losing your investment, but if your value is being eroded from year to year then you have to ask yourself what the point is. The best thing to do is speak to an Investment Adviser, who can help sort through your options and minimise the impact of inflation upon your savings.

 

Sumber:

http://www.artikelberbahasainggris.com/ekonomi/why-inflation-is-eroding-your-savings.html

City to invest in Lampung to secure food supplies

City to invest in Lampung to secure food supplies

Sita W. Dewi, The Jakarta Post, South Lampung | Jakarta | Thu, April 24 2014, 11:17 AM
The city administration has signed an agreement with the Lampung administration to expand agribusiness in the neighboring province, which is among the main food suppliers to the capital.

Governor Joko “Jokowi” Widodo, accompanied by a number of high-ranking officials overseeing the economy and city-owned market operator PD Pasar Jaya executives, paid an official visit to Lampung on Wednesday.

The visit was a follow-up to a memorandum of understanding (MoU) that was signed by the two administrations in March.

During the one-day visit, Jokowi and his entourage inspected poultry and cattle farms and an agribusiness terminal in South Lampung regency and a slaughterhouse in Way Laga, Bandar Lampung.

Outgoing Lampung Governor Sjachroedin ZP lauded Jokowi’s commitment to work together in the sector, saying that the cooperation would benefit both sides.

“Such cooperation should be handled by the central government, but the two provinces took care of it instead. This cooperation is about how to complement and benefit each other. I appreciate the governor’s serious commitment to this cooperation,” he said.

Jokowi pointed out that Jakarta, home to over 10 million residents, had high demand, while Lampung had the capacity to meet the capital’s needs.

He added that the cooperation would boost Lampung’s local production to anticipate growing needs.

“Jakarta consumes up to 650,000 chickens a day or about 20 million chickens a month, while Lampung produces 13.5 million chickens a month. So there’s demand and supply. We are thinking about investing here so Lampung can boost production,” Jokowi said during a visit to the poultry farm, adding that produce also included vegetables, fruit and other staple foods.

“Don’t worry, Jakarta has the money,” Jokowi said.

 

Lampung Chicken Breeders Association chairman Agus Wahyudi said that 70 percent of Lampung’s chickens were distributed locally, while the remaining were sent to Jakarta.

“There are 2,000 chicken breeders in Lampung who are happy to boost production as long as there’s a guaranteed market,” Agus said at the poultry farm in Tegineneng, South Lampung.

 

Assistant to city secretary for the economy Hasan Basri said 95 percent of Jakarta’s staple foods were sourced from outside the city, with around 25 percent supplied by Lampung.

“Less than 75 percent is supplied by cities on Java island. The downside is that distribution is highly dependent on weather and infrastructure. This cooperation is aimed at ensuring supplies for Jakarta,” Hasan said.

He explained that the city had picked Lampung due to its strategic location.

“It’s the nearest region to Jakarta that has the capacity to meet the capital’s need for staple foods,” he said.

City-owned market operator PD Pasar Jaya, Hasan went on, will play a significant role in the cooperation.

“The cooperation will be overseen by PD Pasar Jaya and Lampung-owned firm PT Wahana Raharja. Pasar Jaya is expected to play a bigger role, not only by renting out kiosks to vendors but also by supplying produce to the vendors so that the city administration can control market prices,” Hasan said.

Jokowi emphasized that the two sides were currently preparing a business cooperation plan.

“We are calculating everything — demand, supply, prices and so on. After the calculations are completed we can talk about investment. Staple food prices in the capital will be lower and controllable because we will be cutting the distribution chain. We also expect to have buffer stock,” he said.

PD Pasar Jaya president director Djangga Lubis expressed the firm’s readiness to oversee the cooperation.

“We’re not going to compete with vendors; we will merely play the role of supplier to vendors. We are ready to work together with Wahana,” he said.

PD Pasar Jaya operates at least 170 traditional markets across the capital, which accommodates thousands of vendors.

 

Sumber: http://www.thejakartapost.com/news/2014/04/24/city-invest-lampung-secure-food-supplies.html

Aside

Indonesia Smartphone Sales Could Fall 50 Percent Under Tax Plan

  1.  The Indonesian representatives of Apple Inc, Samsung Electronics and other members of a local industry group said smartphone sales could fall by as much as 50 percent if the government imposes a tax on luxury models.

 

The government is considering a 20 percent tax for smartphones retailing at or above 5 million rupiah ($430), which would make Indonesia the most expensive country in Asia to buy an Apple iPhone 5s.

 

The tax would be part of efforts to protect domestic brands such as Evercoss Mobile Phone and MITO Mobile, and slow a surge in imports that has caused a deficit in the country’s current account.

 

The tax would likely be voted on after a new government takes office in October, officials said, and would follow similar action in the auto industry where this month the tax for some luxury cars rose to 125 percent from 75 percent.

 

“The purpose is to damp the influx of import products since domestic manufacturers only produce low-priced handphones,” Budi Darmadi, director general at the industry ministry, recently told Reuters.

 

The Indonesia Cellphone Association said the tax would be detrimental to the smartphone industry, which researcher IDC said was worth around $1.4 billion last year on shipments of 10.8 million units.

 

“If the government applies the smartphone tax … it will increase illegal phone sales in the black market and cut sales of legal phones by up to 50 percent due to the different prices,” association Chairman Hasan Aula told Reuters.

 

Aula is also vice president of mobile phone distributor PT Erajaya Swasembada.

 

PT Samsung Electronics Indonesia Vice President Lee Kang Hyun said the tax would make foreign investors rethink putting their money into Indonesia. He declined to say whether the tax would have an impact Samsung’s investment in the country.

 

Uncertainty surrounding the tax could delay the construction of a local factory by Taiwanese mobile component maker Hon Hai Precision Industry Co, industry officials said. A Hon Hai spokesman declined to comment.

 

Local manufacturer PT Aries Indo Global, however, said the tax could help it make 5 million Evercoss phones a month within the next few years compared with 1 million at present, said Aries Director Edward Sofinanda.

 

source: http://www.thejakartaglobe.com/business/indonesia-smartphone-sales-fall-50-pct-tax-plan/

we need deeper ties with Indonesia

INDONESIA looms as the most important strategic reality in Australian defence thinking. We forget that fact when relations between Canberra and Jakarta are broadly positive.

If Australia tries to make the boatpeople problem too central to good relations with Indonesia, then we could be confronted with a much more problematic relationship.

Tony Abbott’s top priority for his visit to Jakarta must be to avoid that outcome.

As the Prime Minister reads his briefing papers for this visit, we should hope that Abbott’s officials referred back to Paul Dibb’s 1986 review of defence capabilities. That study captured the essence of Australia’s long-term strategic interests with Indonesia: in defence terms, Indonesia is our most important neighbour.

The Indonesian archipelago forms a protective barrier to Australia’s northern approaches. We have a common interest in regional stability, free from interference by potentially hostile external powers.

At the same time, we must recognise that, because of its proximity, the archipelago to our north is the area from or through which a military threat to Australia could be posed most easily.

Economic realities have shifted significantly since 1986. In the early 1980s, Australia’s gross national product was only just being surpassed by the combined economies of the Association of Southeast Asian Nations.

By comparison, Indonesia’s economy this year is projected by the Department of Foreign Affairs and Trade to be bigger ($US1.31 trillion, or $1.4 trillion) than Australia’s ($US1.02 trillion) in purchasing power parity.

When Dibb wrote his review, Australia’s defence spending was greater than all ASEAN’s defence spending combined. Now, the core Southeast Asian countries comfortably outspend Australia on military forces.

Last year, Indonesia’s defence spending at $US7.74 billion was less than one-third of Australia’s at $US25bn, but the trend is inexorable. Indonesia’s growing economic weight will translate into much greater military power not too many years from now. The key point for Abbott is clear: Australia has no more compelling strategic interest than to ensure we stay close friends with Jakarta.

Australia’s should not be lulled by Indonesia’s quiet success story of the past decade. During that time the country has enjoyed solid economic growth, managed a remarkable transition to being a stable democracy and kept under control the potentially destabilising threat of jihadist terrorism.

President Susilo Bambang Yudhoyono has been strongly pro-Australian and acted in our interests to dampen occasional outbreaks of anti-Australian sentiment. These developments made it possible for Australia and Indonesia to build a positive bilateral relationship. But the reality is that there are lasting sources of friction between the two countries that must be managed carefully.

Negative stereotypes about the other exist in both countries. In the Lowy Institute poll this year of public opinion and foreign policy, Australians rated their “warmth” towards Indonesia at a distinctly cool 53 per cent, above Burma (50 per cent) but below Sri Lanka (54 per cent). Australia did a little better in poll of Indonesian sentiment last year, rating a “warmth” level of 62 per cent, up from 51 per cent in 2006. It will take sustained effort to shift these perceptions into more positive territory.

Papua remains a problem in Indonesian perceptions of Australia. There’s a view in Indonesian military circles that Canberra has a secret ambition to remove Papua from incorporation in the republic. That’s simply not the case as far as Australian government thinking is concerned. But there are clearly a number of non-government organisations and others who oppose incorporation and who will watch very carefully for signs of ill-treatment of Papuans.

Jihadi terrorism is a shared threat. The Bali bombings of 2002 and 2005 and the attack on the Australian embassy in 2004 remind us that there are people in Indonesia who seek to do us great harm. The two countries have drawn closer together in developing shared counter-terrorism strategies. However, while the threat has receded, it has not disappeared and it is essential to maintain police, legal and intelligence links with Indonesia to help prevent more attacks.

Abbott’s instinct to deepen economic and business links with Indonesia is correct. Australia has underinvested in Indonesia, and business has been too focused on short-term risks at the cost of long-term opportunities.

Closer business ties will put more ballast into relations and help to create lobbies in Canberra and Jakarta that call for the calm management of ties.

The Prime Minister should take the opportunity to broaden the conversation with the Indonesian President by stressing our shared strategic interests in bringing the two countries closer together. Indonesia will agree to work with us on the boatpeople issue if we put it in the wider context of shared approaches to maritime stability between the two countries.

To that end Abbott should put the offer of much deeper defence engagement on the table. He should discuss with Yudhoyono options to help equip the Indonesian navy with patrol vessels.

A creative approach to shared maritime surveillance also should treat Australia’s Cocos Island as a location from which joint operations could be launched, providing information to both countries about boat movements.

Peter Jennings is executive director of the Australian Strategic Policy Institute and blogs regularly at www.aspistrategist.org.au.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 508 other followers